BAB IV
KENDALA IMPLEMENTASI KEPUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT MENANGKAP PRESIDEN BASHIR : FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL
Pada bab ini penulis menjelaskan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Bashir yang dikeluarkan oleh ICC mendapat penolakan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Penolakan dari pihak internal seperti Presiden Bashir dan aktor-aktor dalam negeri Sudan, serta pihak eksternal yaitu Uni Afrika, Liga Arab dan China. Pihak-pihak tersebut yang menjadi faktor kendala bagi ICC untuk menjalankan keputusan mereka menangkap Bashir.
A. Penolakan Keputusan International Criminal Court : Faktor Internal
Faktor internal yang menolak keputusan ICC ialah aktor-aktor dalam negeri Sudan dan Presiden Bashir. Setelah keluarnya perintah penangkapan situasi dan kondisi di Sudan menjadi tegang, karena masyarakat yang mendukung Bashir melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung presiden mereka. Masyarakat menolak keputusan ICC, mengecam dan sambil meneriakkan yel-yel anti Barat. Para ulama Sudan, mengeluarkan fatwa yang melarang Bashir berpergian keluar negeri karena khawatir akan ditangkap. Bashir mengecam keputusan tersebut, dan mengatakan bahwa pihak Barat yang berada di belakang semua ini. Menurut dirinya, pihak Barat berusaha menguasai Sudan sehingga menjadikan ICC sebagai alat dari kepentingan mereka.
1. Aktor-Aktor Dalam Negeri Sudan Yang Menolak Keputusan International Criminal Court
Reaksi dari Sudan atas keputusan International Criminal Court yang memerintahkan penangkapan terhadap Presiden Omar Al Bashir ialah menolak dan mengecam keputusan tersebut. Pemerintah Sudan menegaskan tidak akan bekerjasama dengan Mahkamah untuk menangkap dan membawa Presiden Bashir supaya di adili. Pasca keluarnya keputusan tersebut muncul gelombang protes dan penolakan dari pihak-pihak yang berada di Sudan. Masyarakat yang ada di Sudan melakukan aksi-aksi demonstrasi di sebuah lapangan yaitu lapangan Martir Khartoum. Unjuk rasa tersebut diikuti oleh kurang lebih 5.000 orang yang memberikan dukungan kepada Bashir serta menolak keputusan Mahkamah yang mengeluarkan surat perintah penangkapan. Para demonstran mengeluarkan kecaman-kecaman yang ditujukkan kepada Jaksa Penuntut Luis Moreno sebagai pihak yang menginvestigasi konflik Darfur. Sehingga membuat Pre-Trial Chamber mengeluarkan surat penangkapan kepada Bashir. Seorang wakil menteri di Kementerian urusan luar negeri Sudan yang bernama Mutrif Sidiq menyatakan bahwa keputusan Mahkamah tidak berlaku bagi Sudan, karena Sudan bukan anggota dari Mahkamah sehingga Mahkamah tidak memiliki mandat atas Sudan. Ia menambahkan bahwa Departemen Kehakiman Sudan mampu mewujudkan keadilan dan membawa siapa saja yang melanggar hukum untuk diadili di pengadilan mereka. Majelis ulama Sudan setelah mendengar berita tersebut lagsung mengeluarkan fatwa yang meminta kepada Bashir yang menjadi target dari Mahkamah untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Terutama tidak pergi ke negara yang menjadi anggota dari ICC serta tidak pergi ke Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab di Qatar akhir Maret mendatang. Fatwa tersebut menyatakan meskipun pemerintah Sudan bersikeras akan tetap menghadiri pertemuan tersebut tidak seharusnya Presiden Sudan untuk pergi kesana dikarenakan musuh negara yang berada dimana-mana.
“Tidak dibenarkan bagi Presiden Republik mengambil bagian dalam pertemuan Liga Arab di Qatar dalam kondisi saat ini ketika musuh-musuh Tuhan dan negara sedang berkeliaran.”
Selain itu fatwa tersebut menyatakan pula bahwa dikarenakan presiden merupakan simbol dan pengawal negara, kondisi yang dirasa tidak tepat bagi presiden menghadiri pertemuan di Qatar dapat dilakukan oleh orang lain selain Bashir. Kekhawatiran yang timbul tidak hanya kemungkinan Bashir akan ditangkap jika melakukan perjalanan ke luar negeri tetapi juga beberapa pejabat Sudan khawatir jet pribadi Bashir akan disergap. Jet disergap oleh armada udara dari negara lain yang mana jet tersebut berada di luar wilayah udara dari Sudan. Isi dari fatwa sangat memperlihatkan ketakutan dari ulama-ulama Sudan akan keselamatan dari Presiden mereka.
Kecaman juga datang dari Duta Besar Sudan untuk PBB yang bernama Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, yang mengatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut merupakan bagian dari sebuah persengkokolan yang telah dirancang oleh aliansi-aliansi Barat. Mohamad beranggapan aliansi-aliansi tersebut melibatkan organisasi-organisasi hak asasi manusia sebagai alat mereka untuk menghancurkan Sudan. Menurutnya keputusan dari Mahkamah tidak pantas untuk dikeluarkan dan Sudan sama sekali tidak akan bekerjasama mengani hal tersebut. Mohamad mengatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu penghinaan terhadap keadilan dan menunjukkan hanya ada keadilan bagi Amerika-Eropa yang telah mengakibatkan kehancuran di Afghanistan, Irak, dan jalur Gaza. “Panel tersebut sebagai pengadilan politik yang tidak pantas mendapat penghormatan dari pihak Sudan dan senjata untuk merusak kestabilan serta alat bagi hegemoni dan pemerasan.”
Ia menyatakan bahwa Jaksa Luis Moreno telah menjatuhkan jabatannya dengan menunjukkan bahwa dirinya adalah aktifis politik yang dimafaatkan keberadaanya sebagai alat bagi rancangan Barat terhadap Sudan. Menurutnya terdapat alasan mengapa Khartoum tidak terlalu terkejut dengan perintah penangkapan, dikarenakan Mahkamah telah menujukkan kepada dunia bahwa mereka alat dari imperialisme dan berstandar ganda. Mohamad menambahkan keputusan tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi Sudan meskipun ada upaya kejahatan untuk mencampuri kehidupan politik dan mengacaukan Sudan dalam melakukan pembangunan serta mewujudkan perdamaian. Kedutaan besar Sudan di Indonesia tidak luput memberikan komentar atas apa yang sedang terjadi terhadap Bashir. Duta Besar Sudan untuk Indonesia yang bernama Ibrahim Bushro Muhammad Ali, melakukan jumpa pers di Jakarta mengatakan dengan tegas bahwa yang dituduhkan oleh Mahkamah kepada presiden mereka bukanlah sebuah kasus hukum melainkan sebuah keputusan yang murni bersifat politis. Hal tersebut dikarenakan Bashir yang masih menjabat sebagai Presiden Sudan dijadikan target sasaran dari ICC. Pada kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Advokasi Sudan, yang bernama Fathi Khalil Muhammad menjelaskan mengenai situasi dan permasalahan yang terjadi di Sudan sejak merdeka dari kolonial Inggris. Pemerintah Inggris meninggalkan persoalan yang sangat besar yaitu sengketa antara Sudan Selatan dan Utara. Menurut Fathih sumber daya alam yang dimiliki oleh Sudan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi musuh-musuh Sudan, dimana mereka berusaha terus menerus untuk menguasai Sudan. Pihak-pihak tersebut memberikan berbagai dukungan kepada para pemberontak yang ada di wilayah Sudan Selatan sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak. Perjanjian tersebut tidak disukai oleh pihak yang tidak menginginkan terciptanya stabilitas di Sudan, sehingga mereka membuat permainan baru dengan memunculkan sengketa di Darfur. Darfur menurutnya merupakan sebuah wilayah yang kaya akan minyak dan musuh-musuh Sudan tidak ingin sumber kekayaan alam tersebut dikelola oleh mereka. Apabila kondisi Sudan stabil maka negara tersebut akan dijadikan pusat keamanan dari dunia Arab.
“Musuh Sudan yang diantaranya adalah Israel slalu berupaya memunculkan instabilitas di Sudan kemudian mereka melakukan kampanye di media massa sekaligus memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh pemberontak yang ada di Darfur. Sehingga mereka bisa bebas ditempat-tempat itu. Inilah yang tejadi sampai sekarang ini pemberontakan terus terjadi di Sudan Barat atau Darfur.”
Fathih menambahkan bahwa pihaknya beranggapan upaya yang dilakukan untuk mengacaukan kondisi di Sudan baik dari segi ekonomi maupun politik di nilai gagal. Oleh karena itu mereka menggunakan ICC untuk menghentikan pemerintahan serta kemajuan Sudan yang di pimpin oleh Bashir. Perintah penangkapan terhadap pemimpin mereka, membuat militer Sudan mengumumkan situasi yang siaga penuh serta mengerahkan tiga per empat kekuatan armada mereka untuk mengamankan Sudan. Kepala Staf Angkatan Darat Sudan Jendral Mohammed Nasreddin, menyatakan bahwa Angkatan Darat Sudan telah bersiap-siap untuk menghadapi ancaman yang datang dalam bentuk apapun. 2. Penolakan Presiden Hassan Omar Al Bashir Atas Keputusan International Criminal Court
Presiden Bashir mendengar perintah penangkapan atas dirinya menolak dan menentang keputusan ICC yang mendakwanya telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehari setelah keluarnya surat perintah tersebut didepan para pendukungnya yang berunjuk rasa, Bashir dengan tegas mengatakan menolak perintah Mahkamah dan Sudan tidak akan bertekuk lutut kepada para penjajah. Bashir menantang kepada para pihak-pihak yang menjadi musuh Sudan, untuk datang ke negaranya dan berbicara mengenai hak asasi manusia yang selama ini dipeributkan oleh banyak pihak. Menurut Bashir, karena Sudan tidak mau menyerah sehingga mereka dijadikan sasaran oleh para penjajah. “Kami adalah singa dan kami memiliki harimau. Kami akan tetap menetang kolonialisme.”
Semua tuduhan yang ditujukkan kepada dirinya ditolak oleh Bashir, yang mana ia menyebut tuduhan-tuduhan tersebut sebagai bagian dari konspirasi Barat. Secara lantang ia menyatakan pihak-pihak yang terkait dapat menelan surat penangkapan tersebut. Ditegaskan pula olehnya, bahwa pihak yang sesungguhnya penjahat adalah para pemimpin Barat terutama pemimpin-pemimpin Amerika Serikat dan Eropa. Dijadikan terdakwa atas konflik Darfur yang terjadi pada tahun 2003, tidak membuat Bashir menjadi takut dan khawatir hal ini terlihat dari dirinya yang menunjukkan sikap-sikap yang tidak perduli akan adanya surat tersebut. Setelah ia menyampaikan pidatonya dihadapan para pendukungnya Bashir tertawa, tersenyum dan berjoget bersama seorang wanita yang merupakan pendukungnya. Bashir yang memimpin Sudan sejak tahun 1989 memiliki keyakinan yang sangat kuat dan besar bahwa rakyatnya akan memberikan dukungan bagi dirinya. Terlihat dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pendukungnya tersebut meneriakkan yel-yel anti Barat serta memuji-muji Presiden mereka. Para demonstran juga membawa patung-patung Jaksa Luis Moreno dan bendera dari Amerika Serikat serta Israel sebagai simbol penolakan mereka. Departemen informasi Sudan mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan yang terjalin antara Sudan dengan Mahkamah yang menjadi milik dari orang-orang kulit putih, yang tidak memiliki mandat serta tidak mempunyai hak untuk melawan rakyat Sudan. Bashir menuduh Mahkamah sebagai alat dari negara-negara imperialisme guna menguasai Sudan dan mendapatkan minyak, gas alam dan sumber daya alam lainnya yang ada di Sudan.
a. Pengusiran Lembaga Bantuan Asing Yang Berada Di Sudan
Perlawanan Bashir atas perintah penangkapan tersebut ditujukkan pula dengan mengusir seluruh lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional yang beroperasi di Sudan. Presiden meminta kepada seluruh kelompok-kelompok lembaga bantuan kemanusiaan untuk meninggalkan Sudan dan diberi waktu selama satu tahun. Bashir menyatakan bantuan-bantuan yang ingin dikirimkan untuk masyarakat Darfur dapat ditinggalkan di bandar udara Sudan dan nantinya bantuan-bantuan tersebut akan dikelola oleh pemerintah Sudan melalui organisasi-organisasi mereka. Ia tidak menginginkan lembaga-lembaga bantuan tersebut berada di Sudan dan ia telah memerintahkan kepada para pejabat-pejabatnya untuk mengatasi hal tersebut agar setahun kedepan lembaga bantuan sudah tidak ada lagi di negaranya. Bashir menginginkan organisasi-organisasi Sudan saja yang beroperasi dan bukan lembaga-lembaga asing. Pemerintah Sudan telah mengusir lembaga bantuan internasional sebanyak 13 lembaga. Ia menuduh lembaga-lembaga asing tersebutlah yang menjadi mata-mata bagi Mahkamah sehingga Bashir ditetapkan sebagai tersangka. Lembaga bantuan internasional yang ada di Sudan selama ini yang mendistrbusikan keperluan-keperluan bagi para pengungsi Darfur seperti makanan, minuman, obat-obatan, air bersih dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Para lembaga bantuan internasional tersebut telah mendapatkan pemberitahuan atas keputusan Bashir dan beberapa organisasi kemanusiaan seperti Medicins Sans Frontieres yang berasal dari Perancis menyatakan mereka telah diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Bashir menganggap lembaga-lembaga tersebut berusaha untuk menganggu proses perdamaian di Darfur, berusaha ikut campur dengan memasukkan investasi-investasi asing sehingga memicu konflik. Pengusiran para lembaga bantuan kemanusiaan di Darfur oleh Bashir menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dari beberapa pihak khususnya PBB. PBB mengatakan tindakan Bashir tersebut dapat membuat jutaan warga Darfur terancam kelaparan sehingga akan terjadi krisis kemanusiaan. Menurut organisasi tersebut terdapat sekitar 1,1 juta orang akan kesulitan pangan dan air minum serta 1,5 juta orang tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Lembaga bantuan tersebutlah yang selama ini memberikan pasokan-pasokan bagi kebutuhan masyarakat Darfur. Sekretaris Jendral PBB yaitu Ban Ki-Moon menganggap pengusiran tersebut sebagai sebuah kemunduran atas operasi kemanusiaan yang dijalankan di Darfur. Ia juga mendesak agar Sudan segera mencabut keputusan mereka. Duta Besar Sudan untuk PBB Abdalhaleem Mohamad, menyatakan keputusan Presiden Bashir yang mengusir 13 lembaga bantuan kemanusiaan tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan para lembaga-lembaga tersebut di anggap telah mencederai keamanan nasional Sudan. Mohamad bersikeras bahwa pemerintah telah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti dimana para lembaga tersebut melakukan kerjasama dengan Mahkamah. Seorang diplomat asing yang berada di Sudan menyatakan bahwa Sudan sedang melakukan pemerasan. Menurutnya, negara-negara yang memberikan bantuan atau negara pendonor tengah berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi mereka meragukan niat dari pemerintah untuk melakukan pendistribusian bagi bantuan-bantuan yang didatangkan dari negara pengirim bantuan. Disisi lain mereka tidak ingin masyarakat Darfur yang tidak berdosa hidup semakin menderita dengan tidak adanya bantuan untuk mereka. Tidak hanya PBB yang keberatan dengan pengusiran tersebut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, melalui Juru Bicara Robert Wood menyatakan sedang mengkaji atas perintah Presiden Bashir tersebut. Menurutnya, perintah Presiden Sudan akan menjadi beban yang harus di tanggung oleh masyarakat Sudan. Kepala Lembaga Kemanusiaan PBB, John Holmes juga menyatakan hal yang sama dimana mereka sedang mengkaji pengumuman dari Bashir. Ia mengatakan bahwa sebagian besar para pekerja dari bantuan kemanusiaan Darfur merupakan masyarakat Sudan dan ia menegaskan tidak akan meninggalkan bantuan di bandar udara karena ingin melihat langsung pendistribusian batuan tersebut. Kepada wartawan yang menemuinya di New York, Holmes menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang apabila pemerintah Sudan mau memperhatikan dan mengurusi masyarakatnya. Akan tetapi ia juga belum mengetahui bagaimana Bashir akan melakukan kebijakannya. Predana Menteri Inggris Gordon Brown, juga memberikan komentarnya mengenai hal yang diatas. Brown meminta kepada seluruh dunia untuk menuntut Bashir membatalkan keputusannya. Menurut Brown, sangat penting bagi dunia untuk mengirimkan pesan kepada Bashir dimana badan-badan kemanusiaan yang beroperasi di Darfur melakukan suatu pekerjaan yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyatnya.
b. Keberanian Presiden Bashir Melakukan Perjalanan Ke Luar Negeri
Tidak hanya mengusir lembaga bantuan kemanusiaan saja yang dilakukan oleh Bashir, ia juga tidak memperdulikan bahaya akan ditangkapnya ia oleh ICC apabila melakukan perjalanan ke luar negeri. Seperti yang diketahui bahwa Mahkamah dapat menangkap sesorang yang telah didakwa bersalah, apabila yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri. Terlebih lagi jika negara yang di datangi merupakan negara anggota dari Mahkamah yang memudahkan ICC untuk menangkapnya, karena akan berkoordinasi dengan negara tersebut. Akhir Maret mendatang Bashir berencana untuk menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi Liga (KTT) Arab di Doha Qatar. Salah seorang pejabat Sudan menyatakan bahwa Presiden Bashir akan berangkat ke Qatar untuk membicarakan proses perdamaian. Ia mengesakan bahwa Mahkamah tidak dapat megubah apapun atas rencana serta program dari pemerintahan Bashir.
Tidak hanya berencana akan menghadiri KTT Liga Arab di Qatar, pada tanggal 23 Maret 2009 Presiden Bashir melakukan kunjungan ke Eritrea untuk bertemu dengan Presiden Isaias guna membicarakan hubungan bilateral yang mereka jalin. Tiga hari kemudian Bashir pergi ke Mesir untuk menemui Presiden Husni Mubarak guna membicarakan perkembangan seputar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Ia juga pergi ke Libya, untuk menghadiri pertemuan puncak para pemimpin regional Afrika. Salah seorang pejabat Libya yang tidak mau menyebutkan namanya, menyatakan bahwa negaranya tidak mengakui keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Pada saat mengunjungi Darfur beberapa waktu yang lalu Bashir mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir dengan Jaksa luis Moreno. Presiden Bashir menyebutkan, ia mengetahui siapa pihak yang bermain di belakang semua ini yaitu Amerika Serikat.
“Kami tidak akan membiarkan orang asing menguasai minyak bumi, gas dan kekayaan alam kami lainnya. Kami semua mengetahui, sebelum revolusi minyak bumi kami ada di tangan perusahaan Amerika Serikat yang hanya bersedia menyuplai minyak tersebut jika pemerintah lain yang berkuasa. Yang sekaligus adalah temannya Amerika Serikat. Tetapi, Amerika tidak mempunyai teman. Amerika hanya ingin teman yang bersedia menjadi kuli.”
Hal-hal yang telah disebutkan diatas sangat menujukkan bagaimana kerasnya ia menetang keputusan dari ICC yang memerintahkan penangkapan atas dirinya. Pada saat ia dan pendukungya melakukan unjuk rasa di wilayah Darfur Utara, sambil memegang sebuah pedang ia memperlihatkan kemarahannya yang ditujukkan kepada siapa pun yang berusaha untuk menangkapnya dan membawanya ke Mahkamah.
“Jangan pernah ikut campur dalam urusan kami, jangan lakukan hal-hal yang mengancam keamanan dan stabilitas Sudan. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang membelot untuk tinggal di Sudan.”
Ia juga menambahkan,
“Katakan kepada mereka Jaksa ICC dan siapapun yang mendukung ICC mereka berada di bawah sepatu saya.”
Pernyataan Bashir tersebut merupakan sebuah penghinaan, karena di dalam dunia Muslim melangkahi atau melempari seseorang dengan sepatu merupakan penghinaan yang sangat besar. Juru bicara Presiden Bashir yaitu Mahjoub, menyatakan bahwa Sudan tidak mengakui baik Makamah maupun keputusan dari Mahkamah dan keputusan dari Mahkamah merupakan keputusan yang cacat. Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri nya Hillary Clinton, mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki komitmen yang mendukung terhadap perdamaian, keadilan dan keamanan di Sudan terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Hillary menyatakan pemerintah dan individu-individu yang ada di Sudan, yang mengatur atau membiarkan kejahatan terjadi selama bertahun-tahun di wilayah tersebut harus bertanggung jawab. Ia berharap agar tidak adalagi kekerasan yang terjadi di Sudan. Pernyataan tersebut menimbulkan rekasi dari Duta Besar Sudan Mohamad yang bertugas di PBB, dan ia balik menyerang Amerika Serikat. Mohamad menyatakan penyerahan atas Bashir tidak akan pernah terjadi dan ia meminta kepada Amerika Serikat untuk terlebih dahulu masuk menjadi anggota dari ICC serta tidak hanya memberikan dukungan kepada Mahkamah. Ia mengatakan bahwa Bashir merupakan seorang pemimpin yang terbaik di Afrika. Bashir mengecam ICC atas ketidak perdulian mereka terhadap masalah Irak dan jalur Gaza. Ia menilai Mahkamah telah mengabaikan tindak pidana yang terjadi di Irak dan Gaza mengingat kedua wilayah tersebut menjadi korban perang dimana banyak warga sipil yang tidak berdosa meninggal dunia.
“Saya berterimakasih atas putusan ICC karena tidak dapat berbuat apa-apa selain membantu menyatukan rakyat Sudan.”
Pernyataan Bashir diatas merupakan sindiran yang ditujukkannya kepada ICC. Ia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menegakkan koalisi secara menyeluruh supaya menghadapi kolonialisme dan hegemoni. Ia juga menegaskan bahwa Sudan akan membebaskan diri dari gangguan serta menerapkan rancangan pembangunan untuk mendirikan bangsa yang besar.
Reaksi yang ditujukkan oleh Sudan dan Bashir membuat ICC memberikan tanggapanya melalui Juru Bicara mereka yaitu Laurence Blairon, yang mengatakan bahwa kapasitas dari Bashir sebagai kepala negara resmi yang berkuasa, tidak dapat menghentikan tanggung jawab atas tindakan kriminal yang telah dilakukannya. Hal tersebut juga tidak memberikan kekebalan bagi Bashir dari persidangan di Mahkamah. Blairon menambahkan bahwa kekerasan yang terjadi di Darfur merupakan hasil dari rencana yang di organisir oleh para pihak-pihak yang berada pada level tertinggi dalam pemerintahan Sudan. Juru bicara Mahkamah tersebut, juga membantah tudingan dari pemerintah Sudan yang mengatakan perintah penangkapan sebagai bagian dari politik. Blairon menegaskan keputusan Mahkamah merupakan keputusan murni yang di dasarkan pada landasan hukum. David Crane seorang Profesor Hukum Internasional di Syracuse University serta mantan Jaksa di Pengadilan Sierra Leone, yang mengeluarkan dakwaan bersalah bagi Presiden Liberia Charles Taylor dan membawanya ke pengadilan. Ia memberikan pernyataan yang sama dengan Blairon bahwa status kepala negara tidak lagi menjadi penghalang untuk mendakwa mereka yang melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada saat ia masih menjabat. Bashir yang menjadi bahan pembicaraan seluruh pihak dengan berbagai pandangan baik positif dan negatif membuat ia mengeluarkan pernyataan. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang yang cinta akan perdamaian. Ia mengatakan bahwa Sudan tidak membutuhkan orang lain untuk menunjukkan diri bagaimana mereka mencapai perdamaian.
B. Penolakan Keputusan International Criminal Court : Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang menolak perintah penangkapan Bashir yaitu Uni Afrika, Liga Arab dan China. Uni Afrika menolak keputusan ICC karena tindakan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut dapat mengancam proses perdamaian yang sedang berlangsung antara pemerintah Sudan dengan pemberontak. Uni Afrika menginginkan proses perdamaian di Sudan dapat berjalan dengan baik dan lancar, mereka juga meminta kepeda PBB untuk menangguhkan persoalan Bashir. Liga Arab sama halnya dengan Bashir, mengecam keputusan ICC karena menilai hal tersebut merupakan konspirasi dari Barat yang ingin menjajah Sudan.
Liga Arab menyayangkan atas sikap ICC yang berdiam diri mengenai permasalahan Israel-Palestina, invasi Amerika Serikat ke Irak dan lain-lain tetapi sangat bersemangat menangani konflik Darfur. China melakukan kerjasama perdagangan dengan Sudan khususnya minyak, karena China sangat membutuhkan minyak bagi cadangan negaranya. Minyak merupakan bagian terpenting dari kebijakan energy security China, dikarenakan semenjak pertumbuhan ekonominya meningkat China membutuhkan minyak bagi sektor industri mereka. Sudan sebagai negara penting bagi China untuk mencapai kepentingan nasionalnya, oleh karena itu mereka menolak keputusan ICC.
1. Penolakan Uni Afrika
Uni Afrika merupakan sebuah organisasi regional yang dahulunya bernama Organisation of African Unity (OAU). Organisasi ini terdiri dari 53 negara anggota yang saat ini dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Organisasi ini didirikan dengan tujuan mendorong pembangunan di Afrika, memajukan persatuan dan solidaritas antara negara-negara anggota, mengkoordinasikan kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lmu pengetahuan, kesehatan dan lain-lain. Konflik Darfur menurut Muammar Gaddafi menyatakan bahwa Israel merupakan pihak yang paling bertanggung jawab. Ketua Uni Afrika tersebut menyatakan bahwa ia memberikan dukungan kepada Bashir karena konflik sengaja diciptakan oleh Israel. Ia menyatakan bahwa, dirinya memiliki bukti atas pernyataannya tersebut yakni kelompok pemberontak yang mempunyai kantor di Tel Aviv, Israel. Gaddafi menambahkan konflik Darfur merupakan permasalahan dalam negeri Sudan yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, kecuali pihak tersebut sengaja mencampuri dengan maksud mendapatkan sumber daya alam Sudan. Uni Afrika berusaha sebisa mungkin untuk membantu mengakhiri konflik Darfur, beberapa pertemuan sering kali diadakan untuk membahas situasi tersebut. Pada bulan Juli 2004 di Addis Ababa, Ethiopia Dewan Uni Afrika mengadakan pertemuan yang membahas permasalahan Darfur. Dewan memutuskan untuk menempatkan sebagian militer Uni Afrika di Darfur untuk mengamati dan mendorong percepatan atas usaha perdamaian termasuk untuk melindungi para pasukan tersebut. Dewan sangat menyambut niat baik dari pemerintah Sudan untuk bekerjasama dengan Uni Afrika dalam melindungi pasukannya. Dewan mendorong seluruh anggota untuk ikut berkontribusi dalam pengawasan dan pasukan perdamaian Uni Afrika. Dewan Uni Afrika mengadakan pertemuan kembali di Abuja, Nigeria pada tahun 2005, pada pertemuan ini dewan memutuskan untuk memperkuat pelaksanaan dari perjanjian perdamian dan berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi cita-cita akan terwujudnya proses perdamaian. Menerima bantuan dari Negara-negara seperti Chad, Mesir, Gabon, Libya, Nigeria, dan Komisi Uni Afrika untuk membantu memberikan fasilitas-fasilitas guna tercapainya solusi yang cepat atas konflik Darfur. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika kmbali mengadakan pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia pada bulan Juni 2007. Pertemuan tersebut dewan memutuskan mengirimkan pasukan perdamaian untuk berkontribusi bagi pemulihan atas kondisi keamanan di Darfur supaya pemberian bantuan dan fasilitas-fasilitas dapat di distribusikan ke seluruh wilayah Darfur. Melindungi para penduduk sipil dari ancaman kekerasan fisik dan mencegah serangan kepada penduduk, mengontrol serta mengawasi pelaksanaan dari gencatan senjata. Membantu pelaksanaan perjanjian perdamaian Darfur dan perjanjian-perjanjian yang akan datang. Berupaya untuk melindungi lingkungan dengan rekonstruki ekonomi dan pembangunannya, membantu pula kembalinya para pengungsi ke rumah mereka. Uni Afrika meminta kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk dengan segera memberi kuasa bagi penyebarluasan atas pasukan perdamaian tersebut supaya dapat menjalankan operasi kemanusiaan. Pasukan-pasukan perdamaian yang dikirim seperti UNAMID, UNAMIS dan UNMIS diberikan tugas untuk membantu menyelesaikan konflik serta melindungi masyarakat Sudan. Setahun sebelum dakwaan ICC dikeluarkan, Uni Afrika mengirimkan diplomat mereka ke New York untuk meminta kepada DK PBB untuk menangguhkan dakwaan kejahatan perang terhadap Presiden Bashir. Uni Afrika telah berulang kali menyerukan supaya Mahkamah menangguhkan surat perintah penangkapan bagi Bashir yang di nilai dapat mempengaruhi proses perdamaian yang sedang dilaksanakan di Darfur. Uni Afrika telah meminta DK untuk menunda dakwaannya tersebut yang ditegaskan oleh menteri Luar Negeri Nigeria yakni Ojo Maduekwe. Ia menyatakan permintaan penundaan di maksudkan untuk menjaga proses perdamaian yang sedang berlangsung di Darfur supaya tidak terganggu.
Juru bicara Sekretaris Jendral PBB, menjelaskan bahwa ICC merupakan sebuah badan yang independen dan sekretariat PBB tidak memiliki wewenang untuk mencampuri keputusan yang dikeluarkan oleh mereka. Tidak hanya penundaan atas dakwaan, Uni Afrika juga menolak Bashir untuk disidang di Mahkamah. Menurut mereka pengadilan yang dimiliki oleh Sudan dapat menindak semua tindak kejahatan dan para penjahat perang melalui jalur hukum. Keluarnya surat perintah penangkapan bagi Bashir merupakan permasalahan yang sangat serius bagi Uni Afrika karena kekhawatiran yang mereka takutkan akan terjadi. Faktanya memang Bashir mengusir para lembaga bantuan asing yang ada di Sudan, yang menimbulkan kepanikan bagi para penduduk yang hidupnya bergantung dari lembaga bantuan tersebut. Uni Afrika dalam surat keputusan Assembly/AU/Dec.245 (XIII) rev.1 memutuskan seluruh anggota Uni Afrika untuk tidak bekerjasama dengan ICC dalam menangkap dan membawa Bashir ke pengadilan. Hal itu dilakukan karena permintaan dari Uni Afrika tidak dilakukan oleh DK PBB. Tidak hanya permintaan penangguhan, Uni Afrika juga mempertanyakan beberapa hal seperti pasal 13 dan 16 Statuta Roma, prosedur dari Mahkamah, meminta penjelasan mengenai imunitas bagi negara yang bukan merupakan anggota dari ICC. Membandingkan pelaksanaan dari pasal 27 dan 98 Statuta Roma. Hal-hal tersebut dinilai masih janggal oleh Uni Afrika.
2. Kekhawatiran Liga Arab Terhadap Persatuan, Kesatuan dan Stabilitas Sudan
Liga Arab didirikan pada tahun 1945, yang terdiri dari 22 negara anggota termasuk Palestina dan berpusat di Kairo Mesir. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memperkuat hubungan antara negara-negara angota, menjaga independensi dan kedaulatan, mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan mereka, secara umum mempertimbangkan urusan dan kepentingan dari negara-negara Arab. Liga Arab sama seperti halnya Uni Afrika, menolak keputusan surat perintah penangkapan terhadap Bashir. Liga Arab menolak karena ICC dinilai ikut campur mengenai permasalahan Sudan yang di khawatirkan akan menganggu stabilitas serta persatuan dan kesatuan Sudan. Pada tahun 2008 sebelum Mahkamah mengeluarkan surat keputusannya tanggal 4 Maret 2009, Jaksa Luis Moreno telah meminta kepada Mahkamah untuk mengeluarkan surat tersebut namun hal itu tidak terjadi. Di tahun 2008, Liga Arab melakukan pertemuan di Kairo, Mesir yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari sengketa antara pemerintah Sudan dengan Mahkamah. Para Menteri-menteri Luar Negeri negara-negara Arab yang hadir menyatakan bahwa tindakan Jaksa Luis Moreno telah melanggar kedaulatan Sudan, dan hanya pengadilan Sudan yang berhak menangani masalah hukum negaranya. Mereka menolak upaya apapun untuk mempolitisasi prinsip-prinsip peradilan internasional dan mengatakan solidaritas mereka sesama bangsa Arab. Khususnya Sudan yang berusaha dijaga dan dilindungi kedaulatan, kesatuan, keamanan dan stabilitas negaranya. Para Menteri Luar Negeri mendesak DK PBB untuk lebih memperkuat tanggung jawab mereka di dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.
“Badan internasional itu sepatutnya bersikap hati-hati dalam menanggapi situasi di Sudan untuk menghindari pengrusakan upaya-upaya perdamaian guna menemukan solusi politik bagi krisis di kawasan Darfur yang bergolak.”
Liga Arab telah memutuskan Sekretaris Jendral Amr Moussa dan para Menteri-menteri Luar Negeri untuk berada dalam suatu komite yang bertujuan untuk terus mengikuti dan mengawasi permasalahan di Sudan. Moussa mengatakan para Menteri-menteri tersebut akan terus berhubungan dengan Sekretaris Jendral PBB dan badan-badan internasional lainnya untuk bertukar pendapat serta pandangan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang ada. Para Menteri-menteri mengecam keras dakwaan Jaksa Luis Moreno, mereka menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan tidak seimbang. Sudan bukan anggota dari ICC, pemerintah telah menolak tuduhan atas Bashir, dan menyatakan tuduhan sebagai sebuah omong kosong, palsu, serta tidak berhak mengadili Sudan.
Pertemuan yang dilakukan oleh para Menteri-menteri Luar Negeri negara-negara Arab, dilakukan atas permintaan dari para pemimpin Sudan setelah mendengar akan dikeluarkan keputusan penangkapan oleh Mahkamah. Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Liga Arab Abdul Alim Al Abyad, yang mengatakan Sudan secara resmi meminta diadakannya sidang darurat para menteri negara-negara Arab. Keinginan dari Jaksa Luis Moreno tidak terwujud dan selang satu tahun kemudian keinginannya terlaksana setelah Mahkamah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas bashir. Liga Arab setelah mengetahui berita perintah penangkapan menyatakan menolak dan mengecam atas tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah. Keputusan Mahkamah dikeluarkan beberapa hari sebelum dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke 21 di Doha, Qatar. Konferensi tersebut dihadiri oleh 17 pemimpin negara dari 22 negara anggota. KTT diadakan untuk membahas mengenai persoalan Bashir, Irak pasca invasi Amerika Serikat dan Gaza pasca invasi dari Israel. Presiden Suriah Bashar Al-Assad membuka konferensi dan memberikan sambutannya. Al-Assad dalam sambutannya menyerukan kepada negara-negara Arab untuk bersatu dalam sikap, suara dan tindakan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjasi di dunia Arab. Ia juga meminta kepada seluruh negara-negara Arab untuk bersatu menolak keputusan dari Mahkamah. Menurutnya, “ini adalah bentuk penjajahan baru dunia Barat terhadap dunia Arab.” Pernyataannya tersebut mendapat dukungan dari tuan rumah dan Sekretaris Jendral Liga Arab yang menolak keputusan Mahkamah. Qatar melalui Syaikh Hamdi bin Khalifah Ali Tsani, menyatakan negara-negara Arab harus berperan aktif dan bersinergi dalam menyelesaikan berbagai krisis dunia Arab. Pada pertemuan tersebut Amr Moussa mengatakan para pemimpin negara yang menghadiri konferensi telah sepakat untuk menolak surat perintah penangkapan Bashir.
Para pemimpin negara Arab mendukung dilanjutkannya pembicaraan antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak dan Qatar menjadi mediatornya. Konferensi menghasilkan sebuah komunike yang berisi penolakan resmi dar para pemimpin negara-negara Arab. Moussa mengutip isi dari komunike tersebut, yang menyatakan bahwa negara-negara Arab menekankan solidaritas bagi Sudan dan penolakan mereka atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Ia menegaskan bahwa keputusan Mahkamah bertujuan untuk merusak persatuan dan kesatuan Sudan. Keputusan Liga Arab dalam konferensi mereka di Doha tidak hanya menolak surat perintah penangkapan tetapi juga menyepakati pemberian bantuan sebesar US $ 8 juta per bulan. Hal ini bertujuan untuk mendorong misi kemanusiaan yang berlangsung di Darfur. Program tersebut akan berlangsung selama setahun dan menurut wakil Sekretaris Jendral Liga Arab Ahmed bin Hilli, liga telah menyerahkan dana tersebut agar Sudan dapat memperbaiki situasi di Darfur. Ia juga menyatakan bahwa liga telah melakukan koordinasi yang diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan dari bantuan tersebut. Prioritas dari liga ialah membangun dua pusat kesehatan di Darfur Utara dan Selatan, serta perbaikan bagi taraf hidup masyarakat yang ada disana. Penasihat Presiden Bashir Mustafa Osman Ismail mengatakan bahwa Liga Arab sangat paham atas tindakan dari ICC, dimana Mahkamah bukan ingin menegakkan keadilan tetapi ingin menjadikan Sudan sebagai target dari ambis negara-negara Barat.
“ICC tidak berbuat apapun untuk kasus Palestina, Libanon tetapi mengapa mereka bereaksi atas masalah Sudan? Kami berharap Liga Arab menolak surat penangkapan itu dan tidak memberlakukannya di negara mereka. Al Bashir bukan orang berbahaya, ia sedang mengupayakan perdamaian di Darfur.”
Pada saat berlangsungnya konferensi Presiden Bashir mendesak para pemimpin Arab menolak dakwaan yang dijatuhkan oleh Mahkamah. Ia juga meminta kepada mereka untuk mengambil keputusan yang kuat dan tegas untuk menolak surat perintah penangkapan. Baik Uni Afrika dan Liga Arab sama-sama mengkhawatirkan situasi dan kondisi di Sudan menyangkut perintah penangkapan dari Mahkamah, yang justru akan semakin membuat Sudan bergejolak. Membuat pertumpahan darah semakin meningkat di wilayah tersebut. Menurut mereka perjanjian perdamaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak, dapat terganggu atau tidak berjalan akibat keputusan tersebut.
Kekhawatiran akan mempersulit proses perundingan dan juga akan membuat pihak yang mendukung Bashir akan melakukan balas dendam kepada rakyat, pekerja kemanusiaan, dan para pasukan perdamaian di Darfur. Pemimpin negara-negara Arab juga meminta kepada PBB untuk melakukan penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.
3. Sikap Mendua China Untuk Mengamankan Kepentingan Nasional Terkait Minyak Di Sudan
Kebutuhan manusia akan energi pada saat ini semakin besar, dan salah satu sumber energi yang menarik seluruh perhatian dunia internasional ialah minyak. Energi minyak yang dibutuhkan dunia saat ini sekitar 80 juta barrel per harinya. Diperkirakan jumlah tersebut akan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini sayangnya tidak diiringi dengan sumber cadangan minyak yang terus berkurang. Hal ini menimbulkan penawaran dan permintaan minyak, menjadi sebuah masalah karena meningkatnya kebutuhan minyak disetiap negara. Negara-negara indsutri yang mengkonsumsi minyak dalam jumlah yang besar akan menjadi cemas dengan keadaan ini, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan minyak mereka yang dapat berkurang. Setiap negara akan berlomba-lomba untuk memperoleh minyak dengan menggunakan strategi-strategi mereka supaya mendapatkan minyak sesuai dengan kebutuhannya. Keadaan ini tidak luput dihadapi oleh China, dimana pertumbuhan ekonomi China yang sangat mengejutkan dengan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 9,8% per tahun sejak tahun 1985 sampai dengan 1995. Hal tersebut mempengaruhi China terhadap pemenuhan kebutuhan minyaknya karena pertumbuhan ekonomi mereka yang pesat. China sangat membutuhkan minyak dalam jumlah yang besar untuk keberlangsungan perekonomian mereka. Kebutuhan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong industri mereka agar berkembang dengan baik, dan sebagai strategi mereka di dalam bidang pertahanan dan keamanan energi (energy security). China menyadari bahwa masalah energi merupakan sebuah pertaruhan yang besar bagi keberadaan negara mereka. Selain itu juga minyak sebagai penopang kesinambungan bagi perekonomian mereka, kesejahteraan rakyat serta stabilitas sosial dan politiknya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah China membuat kebijakan bagi pertahanan energinya yang merupakan sebuah tantangan mereka terkait energy security. China memiliki beberapa perusahaan salah satunya perusahaan milik negara (stated-owned enterprise). Perusahaan tersebut merupakan salah satu aktor penting bagi China dalam melaksanakan kebijakan energy security baik dari segi ekonomi maupun politik. Pada awal tahun 1990-an, merupakan masa kebangkitan perekonomian China yang sangat besar dan menimbulkan pengaruh yang sangat besar pula bagi kebutuhan energi mereka. Sejak tahun 1979 sampai tahun 1991, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sekitar 9,3% per tahun (dihitung berdasarkan GNP). Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi dunia hanya sebesar 2,8% dan Asia sekitar 5,5%. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan energi terutama bagi daerah-daerah perkotaan serta untuk kebutuhan dalam bidang industri. Permintaan China terhadap minyak yang diperkirakan lebih besar daripada permintaan dari negara-negara di seluruh dunia serta Asia, membuat minyak menjadi sumber energi yang sangat penting bagi China.
a. Perusahaan-Perusahaan Minyak China Yang Beroperasi Di Sudan
Pihak-pihak yang berperan penting terhadap kebijakan energy security China selain perusahaan milik negara, terdapat pula Komisi Sains dan Teknologi serta perusahaan-perusahaan besar yang berada langsung dibawah Dewan Negara. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya China National Petroleum Company (CNPC), China National Offshore Oil Company (CNOOC) dan China National Petrochemical Corporation (Sinopec). Karakter yang ditimbulkan dari strategi China ialah diplomasi dan invesatasi, dimana diplomasi merupakan hal penting bagi pemerintah China untuk membuat suatu kesepakatan dengan negara-negara di dunia yang memiliki potensi cadangan minyak. Diplomasi menjadi alat negosiasi untuk tawar menawar harga dengan negara yang akan melakukan kerjasama impor dengan China. Investasi juga hal yang sangat penting karena cadangan devisa China yang sangat besar sangat memungkinkan bagi China untuk melakukan investasi dalam sektor minyak. China dalam pemenuhannya tersebut mengelilingi dunia untuk mencari wilayah-wilayah mana saja yang memiliki cadangan minyak yang besar. Penjelajahan tersebut membuat China masuk ke benua Afrika khususnya Sudan yang terletak di Afrika Barat. China dan Sudan memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik, kedua negara tersebut melakukan hubungan kerjasama di beberapa bidang salah satunya kerjasama minyak. Minyak yang berasal dari Sudan diperoleh oleh China sebesar 60% lebih besar dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya. Table 3. Africa’s Share in China’s Crude oil Imports
Kerjasama antara kedua negara ini, dimana China mengimpor minyak dari Sudan dan sebaliknya Sudan mengimpor barang-barang yang berbiaya rendah dari China. Hubungan kerjasama yang dijalin antar kedua negara ini sangat kuat. Keberadaan perusahaan-perusahaan China di Sudan menunjukkan bagaimana mereka mendapatkan minyak yang mereka butuhkan. Perusahaan China terus mencari wilayah-wilayah yang berpotensi terdapat minyak agar di eksplorasi dan diambil minyaknya. Terdapat wilayah-wilayah minyak yang dieksplorasi oleh perusahaan minyak China seperti di blok 1, 2 dan 4 yang tergabung kedalam GNPOC, blok 3E, 7E dan 3D yang tergabung kedalam PDOC (PetroDar Operating Company), blok 6 yang tergabung kedalam CNPCIS. Blok 13 bersama dengan Pertamina dan Sudapet, dan blok 15 yang tergabung kedalam RSPOC (Red Sea Petroleum Operating Company). Keterangan diatas memperlihatkan bahwa China dangat haus akan minyak dengan mengeksplor banyak tempat supaya pemenuhan kebutuhan minyak mereka dapat terpenuhi. 
Table 4. Blok-blok Minyak yang Dieksplorasi di Sudan
b. Meningkatnya Jumlah Persenjataan Sudan
Kepentingan China di Sudan dengan minyak yang dimiliki oleh negara Afrika tersebut membuat hubungan kerjasama mereka menjadi dilematis. Konflik yang terjadi di Darfur sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keberadaan China di Sudan. Sudan menjual minyaknya ke China sehingga memperoleh pendapatan bagi negara, sedangkan China selain memperoleh minyak juga mengekspor persenjataan ke pemerintah Sudan. Tidak hanya untuk membekali pasukan Janjaweed dengan persenjataan yang lengkap agar memberikan perlawanan kepada para kelompok pemberontak, tetapi juga untuk membunuh penduduk sipil yang berada di wilayah-wilayah tempat minyak berada. Wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki minyak namun di tempat tersebut dihuni oleh penduduk sipil, akan sulit memperoleh minyak dalam jumlah yang besar. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan mengusir secara paksa para penduduk atau membunuh dengan menggunakan persenjataan yang didapatkan dari China. Kelompok pemberontak di Darfur tidak menyukai keberadaan perusahaan-perusahaan China tersebut sehingga mereka melakukan penyerangan ke ladang-ladang minyak. Hal itu dilakukan untuk memperingatkan pemerintah, bahwa serangan akan terus terjadi jika perusahaan-perusahaan China tidak segera mungkin meninggalkan negara mereka. Dikhawatirkan jika perusahaan-perusahaan asing yang ada di Sudan tidak meninggalkan negara tersebut akan memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan atau membeli persenjataan yang digunakan untuk membunuh rakyat Sudan. Table 5. Sudanese Oil for Chinese Small Arms
Pemerintah Sudan memperolah persenjataan dari China seperti senjata ringan, senjata berat, pesawat tempur, amunisi-amunisi dan senjata lainnya. Pada tahun 2003 China mengeskpor sebanyak 20 pesawat bom jenis A-5C Fantan, mengirim 4.000 pon bom ke Sudan. Tahun 2005 perusahaan China Dongfeng mengekspor lebih dari 200 truk militer. Di tahun berikutnya Sudan menerima 6 pelatih pesawat tempur K-8 yang dapat menyerang secara tiba-tiba. Persejataan yang diperoleh pemerintah Sudan dari China bukanlah hal yang baru, karena pada saat pemerintahan Jafar Nimeiry (1965-1985) Sudan juga membeli persenjataan dari negara tirai bambu tersebut. Pada tahun 1995 pembelian senjata meliputi amunisi, tank, helikopter, pesawat tempur, senjata anti tank. Seorang peneliti dari Human Rights Watch, menyatakan bahwa ia menyaksikan terdapat 8 kowit ZE 122mm, 5 tank T-53 dan satu senjata anti pesawat 37mm yang kesemuanya buatan dari Cina. Pada bulan Maret 2008 menurut laporan dari Human Rights First Stop Arms to Sudan, yang berjudul “Investing in Tragedy: China’s Money Arms and Politics in Sudan” menunjukkan bahwa dari tahun 2003 sampai tahun 2006 China telah menjual senjata-senjata ringan mereka yang bernilai sekitar US $ 55 juta ke Khartoum. Sejak tahun 2004 ketika DK PBB menjatuhkan embargo ke Sudan, China justru semakin menjadi pemasok bagi persenjataan Sudan kira-kira sebesar 90% tiap tahunnya. Anggaran belanja militer Sudan mengalami peningkatan sejak pertama kali ekspor minyaknya dilakukan. Anggaran tersebut diperoleh dari keuntungan yang di dapatkan oleh Sudan dari penjualan minyaknya ke China. China berusaha untuk menutupi hal yang sebenarnya, walaupun dunia internasional telah mengetahui hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya dan China pun tidak memperdulikannya. Duta besar China untuk Sudan Li Chengwen mengatakan bahwa setiap orang mengetahui senjata yang didapatkan oleh pemerintah Sudan dari sumber yang berbeda-beda. Ia menegaskan China tidak melakukan apapun terkait hal tersebut. Penyidik PBB yakni Panel Para Ahli menemukan ribuan selongsong peluru buatan China yang berhamburan di Darfur. Penemuan tersebut semakin menguatkan informasi mengenai penjualan senjata China ke Sudan. Laporan dari Panel PBB dibantah oleh Zhao Baogang wakil China yang berada di PBB, mengatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki bukti yang kuat. Seorang diplomat yang tidak mau menyebutkan namanya, menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan kalau peluru-peluru tersebut dikirim langsung oleh China dengan sepengetahuannya ke Khartoum dan digunakan di Darfur. China merupakan negara yang menjadi sorotan dari dunia internasional karena sikapnya atas konflik Darfur. Selama ini China dikenal sebagai negara yang “non-intervensi” terhadap permasalahan yang terjadi di setiap negara. Negeri tirai bambu tersebut tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri suatu negara kedalam hubungan kerjasama antar negara. Mengenai konflik Darfur terlihat China memiliki sikap ganda dimana di satu sisi mereka ikut membantu memberikan bantuan, tetapi di sisi lainnya mereka menjadi faktor penting dari konflik tersebut. China memberikan sejumlah bantuan kemanusian untuk para korban dengan memberikan dana sekitar 2.6 juta dollar Amerika Serikat untuk keperluan pengungsi. Sayangnya China juga menjual persenjataan mereka ke Sudan sehingga konflik terus berkembang. Sikap China ini tentunya sangat disayangkan karena untuk menjaga kepentingan mereka di Sudan, membuat mereka mengambil tindakan seperti ini. Penjelasan diatas sangat memperlihatkan bagaimana China sangat dekat hubungannya dengan Sudan, memainkan peranan mereka dengan baik dan menjadi arti penting bagi pemerintah Sudan. Selama ini banyak pihak yang mengeluarkan kecaman kepada Bashir terhadap konflik Darfur tetapi China menyatakan bahwa penyebab utama dari konflik ialah kemiskinan dan pembangunan yang tidak maju. Resolusi-resolusi yang setiap kali dikeluarkan oleh DK PBB selalu diabaikan oleh China dan mereka memilih untuk abstain. Terlebih lagi dengan adanya surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, China memilih untuk menolaknya. Pemerintah China menyesal dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, dan menganggap Mahkamat telah ikut campur dalam urusan negara lain. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China yang bernama Qin Gang, China menyesali dan mengkhawatirkan atas keputusan dari ICC yang memerintahkan penangkapan bagi Bashir dan menolak segala macam bentuk campur tangan dari keadaan yang terjadi di Darfur. Ia menambahkan bahwa China merupakan negara yang menginginkan perdamaian dan menjunjung tinggi keadilan, dan sebagai negara yang bertanggung jawab serta sebagai anggota tetap DK PBB China telah melakukan upaya-upaya demi terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. China meninginkan apa yang telah dilakukan dalam menciptakan perdamian di Darfur tidak menjadi sia-sia dengan terbitnya surat dari Mahkamah. Qin mengingatkan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan dampak buruk dari keputusan tersebut dan berhati-hati dalam berpikir sebelum mengambil tindakan. Dukungan yang diberikan oleh China terhadap pemerintahan Bashir selain yang telah disebutkan diatas, mereka juga memberikan selamat atas terpilihnya Bashir menjadi Presiden Sudan pada pemilihan umum beberapa waktu yang lalu. Bulan April yang lalu Sudan melaksanakan pemilihan umum multi partai yang dimenangkan oleh Bashir sehingga ia kembali menjabat sebagai Presiden Sudan. Kemenangan Bashir di apresiasi oleh China dan mengaharapkan agar pemilu di Sudan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan rekonsiliasi di negara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Jiang Yu, mengatakan bahwa China menghormati pilihan dari rakyat Sudan dan menyampaikan selamat kepada Bashir atas kemenangannya. China menerima hasil pemilihan umum yang berlangsung dengan aman di Sudan, yang menandakan kemajuan pesat dan positif dalam proses perdamaian di negara tersebut. Ia menambahkan China akan mendukung secara terus menerus upaya-upaya yang posistif dan konstruktif bersama masyarakat internasional untuk membantu memajukan proses perdamaian di Sudan. Kepentingan nasional merupakan sebuah faktor yang menentukan setiap negara dalam mengambil setiap tindakannya berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan menghasilkan sikap politik negara yang dimaksudkan untuk mendapatkan power. Setiap negara pastinya ingin memiliki power yang besar untuk mewujudkan kepentingan mereka, karena dengan memiliki power apapun dapat dilakukan dan didapatkan. Berdasarkan hal tersebut setiap negara akan berlomba dan bersaing untuk mempunyai power.
Presiden Bashir menolak keputusan ICC dikarenakan, ia memiliki keyakinan bahwa Barat terutama Amerika Serikat berusaha untuk menguasai Sudan. ICC merupakan alat bagi Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya. Bashir memberikan perlawanan kepada ICC untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negaranya agar tidak terpecah belah. Sudan dengan luas wilayah, penduduk dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki berpotensi menjadi negara besar di masa yang akan datang. Potensi ini juga diyakini oleh banyak pihak khususnya Amerika Serikat. Bashir tidak ingin potensi tersebut terganggu dengan adanya pihak-pihak yang berusaha membuat Sudan bergejolak. Ia ingin negaranya memiliki power agar bisa mewujudkan kepentingan nasional mereka sebagai negara berpengaruh di Afrika.
Uni Afrika dan Liga Arab menolak keputusan ICC dikarenakan mereka memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan Sudan agar tidak terpecah. Kedua organisasi tersebut juga menjaga agar keutuhan dari wilayah Afrika supaya tidak terganggu menghadapi isu tersebut. China menolak surat perintah penangkapan Bashir karena mereka memiliki kepentingan nasional. Sejak pertumbuhan ekonominya meningkat, China menerapkan kebijakan energy security terkait minyak. Kebijakan tersebut dijalankan oleh China dengan cara investasi perdagangan dan diplomasi kepada negara-negara yang menjalin kerjasama bersama mereka tidak terkecuali Sudan. Sumber minyak Sudan yang besar membuat China menanamkan investasinya, terlihat dari perusahaan-perusahaan minyak mereka di Sudan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengeksplorasi dan mengirimkan minyak Sudan ke negaranya. Oleh karena itu Sudan menjadi negara pemasok minyak bagi China. Keputusan ICC dinilai dapat mengancam kepentingan mereka terutuma apabila China mendukung keputusan tersebut. China memilih untuk menolaknya demi mengamankan kepentingan minyak mereka.
***
Faktor internal dan eksternal yang telah disebutkan diatas menjadi kendala bagi ICC untuk mengimplementasikan keputusannya menangkap Presiden Bashir. Pihak-pihak yang terdapat di dalamnya memberikan pengaruh yang besar sehingga penangkapan tidak dapat berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang menolak mempunyai alasan masing-masing, terutama mereka memiliki kepentingan tersendiri di Sudan. Proses penangkapan Bashir sejak awal sudah dinyatakan akan membutuhkan waktu yang lama oleh Jaksa Moreno Ocampo, tetapi ia tetap berkeyakinan bahwa Presiden Sudan dapat ditangkap dan diadili.
